Josef Nae Soi : Moratorium TKI Bukanlah Penghentian Sama Sekali

beritadelapanenam.com – NTT, –Moratorium terhadap Pengiriman TKI ke luar Negeri, bukanlah penghentian sama sekali. Pemberhentian tidak dilakukan secara langsung tetapi harus bertahap. Terutama bagi yang ilegal dan mau pulang ke Indonesia.  Begitu juga legal yang punya pekerjaan serta gaji baik dan tidak berkeinginan pulang, pemerintah NTT akan berusaha memberikan jaminan keamanan dari regulasi antar negara.

“Saya bersama Gubernur bersinergi dengan semua SKPD, OPD, Stackholder  akan mempersiapkan semua hal yang perlu bagi pelaksanaan program afirmativ  ini”, demikian sambutan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, dalam  membuka acara diskusi publik dan pelatihan pendekatan berbasis HAM untuk implementasi konvensi ASEAN melawan tindak pidana perdagangan orang, khususnya  perempuan dan anak, (ACTIP) yang diselenggarakan oleh ASEAN Intergovermental Commision on Humas Rights (AICHR) Indonesia pada Minggu, 14 Oktober 2018 di DPD Provinsi NTT.

Yosep Nae Soi mengapresiasi kegiatan pelaksanaan kegiatan itu dan berjanji mendukung dengan program afirmatif gubernur NTT lewat Moratorium Pengiriman TKI ke luar Negeri. Serta berharap satgas yang dibentuk bisa benar-benar aktif melaksanakan tugasnya meminimalisir korban traficking di NTT.

Ditegaskan Nae Soi, dirinya bersama Gubernur berkomitmen tidak akan membiarkan pihak mana pun dan dimana pun menahan, menyembunyikan, menyiksa dan melakukan berbagai hal buruk terhadap tenaga kerja NTT.

“Kami siap untuk mencari pelakunya sampai dapat. Apalagi sampai memakai jasa preman, Kami tidak takut karena sudah dari kondisi itu sehingga jangan minta kami kembali ke kondisi itu”, tutur dia.

Nae Soi berharap kegiatan ini bisa membuka pola pikir semua pihak untuk ikut proaktif menanggulangi kejahatan pergadangan orang di NTT.
“Bisa dilakukan gerakan masiv dalam tindak pindana perdagangan orang. Traficking itu  adalah semua tindakan yang termasuk dalam  perekruitmen, pemindahan, dan sebagainya, baik dalam negeri dan antar negara untuk tujuan mengeksploitasi dan menyebabkan penderitaan bagi korban”, jelas dia.

Wakil Gubernur NTT ini menerangkan, dalam undang-undang 2007, Pasal 2, ada ancaman pidana jika terdapat pelanggaran. Begitu juga pada pasal 1, ancaman hukumannya minimanl  3 tahun dan maximal  12  tahun serta ada denda, pungkasnya.

Diakhir kesempatannya, Nae Soi meminta agar aparat penegak hukum jangan salah menerjemahkan hukuman.

“Keduanya harus dilaksanakan. Traficking  tidak bisa dihentikan sama sekali dan sekali action,  tapi paling tidak memimalisirnya”, tandas dia. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *