Kalau 10 Orang Seperti Kajari Kota Kupang Maka Banyak Orang Pasti Sengsara

beritadelapanenam-Kota Kupang,  -Pengacara Kondang Kota Kupang, Semuel Haning, SH, MH, menegaskan apabila terdapat sepuluh orang semena-mena mengkriminalisasi orang, seperti Kajari Kota Kupang,  maka banyak orang pasti mengalami sengsara.

“Saya sudah teliti begitu orang-orang itu lapor langsung di tahan. Kasian dong.  Banyak orang susah di dalam tahanan karena hukuman 4 tahun ke bawah juga di tahan.  Pada hal KUHP Pasal, 21 butir 4, dikatakan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu belum di tahan. Tapi mereka melakukan kewenangan, di mana  4 tahun ke bawah juga boleh ditahan. Alasan mereka sangat subjektif bahwa orang menghilangkan barang bukti, orang melakukan tindak pidana lagi dan lainnya” demikian ditegaskan Semuel Haning, pengacara yang sedang naik popularitas itu kepada awak media, beberapa waktu lalu di ruangannya..

Semuel Haning, SH, MH, pengacara rendah hati ini menerangkan, pihaknya tetap mengajukan perbuatan melawan hukum, (PMH), oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang, terhadap kliennya, dalam sepekan mendatang.

 

“Mereka melanggar undang-undang dan itu harus pidana. Tidak bisa begitu semena-menanya. Saya akan lawan mereka minggu depan. Saya pasti ke Polda laporkan pidana, kalau mereka mau lawan kita sekarang kami lapor”, ungkapnya.

 

Selanjutnya, dikatakan Semuel, bahwa pada prinsipnya keputusan pengadilan itu sudah menjelaskan, bahwa setelah kliennya dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana, maka wajib hukum, harkat  dan martabat kliennya dipulihkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Namun  apabila  pihak kejaksaan bersikukuh dan ingin mengajukan kasasi, maka dirinya tetap menunggu hasil putusan kasasi sesuai prosesi hukum yang berlaku, akunya.

 

Sementara, apa yang disampaikan Kasi Pidsus, bahwa JPU, (Jaksa Penuntut Umum), tidak pernah melihat tipe rumah yang disebutkan dalam perjanjian, Semuel Haning, menegaskan kliennya sudah melaksanakan kewajiban membangun rumah namun setelah rumah tersebut selesai,  Elyda Simanjuntak, menolak menerimanya dengan meminta ganti. Alasan dia rumah itu tidak sesuai ukuran yang dipesan. Kemudian kliennya pun menggantikan tipe yang sesuai. Namun bukan menerima, melainkan ELyda SImajuntak, kembali lagi menolak dengan alasan yang berbeda, bahwa ia hendak mengikuti suaminya yang sedang pindah kerja ke derah lain.

 

“Sementara kami akan mengugat Elyda  Simanjuntak secara perdata. Ingat itu. Menurut Peraturan Pusat Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 1956, sangat jelas dikatakan bahwa  apabila ada perkara pidana dan perdata yang didahulukan maka perkara pidana disampingkan sampai ada putusan menetap dalam perkara perdata”, aku Semuel Haning, pengacara yang suka membantu sesama ini.

 

 

Masih dituturkan Haning, dirinya pernah berulang kali menyurati pihak Kejaksaan agar kasus ini tidak boleh diakukan penuntutan atau dinaikan kasus perkaranya ke pengadilan karena kasus ini bukan kasus pidana melainkan perdata, namun permintaan dia melalui surat tersebut tidak diindahkan sampai pada putusan pengadilan bahwa kliennya tidak bersalah.

 

“Ternyata dalam persidangan jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan klien saya. Jaksa sendiri mengaku pada saat pemutusan bebas klien saya, bahwa Elyda Simanjuntak sebagai pelapor tidak memberitahukan kepada mereka bahwa ada surat perjanjian”, papar Pengacara Haning.

 

Dia memaparkan, dalam persidangan pun Elyda Simanjuntak sebagai pelapor dalam persidangan mengakui bahwa secara fisik terdapat bangunan rumah tetapi tipe 45 sesuai perjanjian.

 

“Bukan tidak ada bangunan rumah. dia, (Elyda=red) itu mau  nomer 6  tetapi  yang nomer 6 bukan tipe 45 atau 46 melainkan tipe 48 maka tidak sesuai dengan perjanjian. Sehingga klien saya kasikan yang ada di block A nomer 11”, papar Semuel.

 

Kembali  Haning menuturkan, setelah selesai pembangunan rumah yang diinginkan, Elyda malah menolak menerimanya. Dia beralasan hendak mengikuti suami sehingga uang yang telah disetornya dikembalikan. Dan karena masih memiliki niat baik, maka Hendrikus Hilklau juga tidak menolak permintaan tersebut. Namun kepada Elyda, kliennya meminta agar jumlah uang tersebut baru bisa digantikan pada tanggal 10 April 2018.  Tapi sebelum jatuh tempo tanggal pengembalian uang, Elyda langsung melayangkan mengajukan laporan terhadap Hendrikus dengan dugaan penipuan dan penggelapan.

 

“Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa ini penipuan dan penggelapan. Fakta persidangan, Jaksa tidak bisa membuktikan. Bantah semua bukti kwitansi dan lain-lain. Semua tidak sesuai dengan tuntutan. Laporan tidak sesuai.  Semua saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa pun mengaku tidak tahu. Tidak mengetahui adanya suatu perjanjian atau tidak mengetahui adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh klien kami terhadap Elyda Simanjuntak”, beber Semuel.

 

Selanjutnya, dia menjelaskan, karena fakta-fakta tidak terpenuhi maka tidak bisa kliennya disalahkan oleh Jaksa. Dalam pembelaan itu harusnya pihak Jaksa sepakat untuk membebaskan Hendrikus Hilklau tetapi Jaksa masih malu-malu kucing, terangnya.  ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *