Samuel Haning, SH, MH, Siap Proses PMH Kejari Kota Kupang Bersama JPU

beritadelapanenam-Kota Kupang, –Pasca putusan bebas murni terhadap Hendrikus Hilklau, dari segala dakwaan dalam kasus pidana penipuan dan penggelapan, pada Senin, 20 Agustus 2018 oleh Pengadilan Negeri Kupang, Samuel Haning, SH, MH, pengacara terdakwa, siap melakukan proses perbuatan melawan hukum, (PMH) terhadap  Kapala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, bersama Jaksa Penuntut Umum, (JPU), karena dinilai telah mempermainkan hukum dengan melakukan penahanan terhadap kliennya tidak prosedural.

“Sah-sah saja Kejaksaan mau melakukan kasasi atas keputusan hakim, tetapi perlu dicatat baik-baik, bahwa kami akan melakukan gugatan PMH dan juga akan melaporkan pidana terhadap Kejari kupang, bersama Jaksa Penuntut Umum, (JPU), karena telah melakukan pelanggaran hak kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 421 KUHP. Tidak melaksanakan peraturan undang-undang” demikian ditegaskan Samuel Haning, SH, MH, kepada awak media di ruangannya, Sabtu, (01/09) .

Menurut Samuel Haning, SH, MH, Kejaksaan memiliki kewenangan penyelidikan namun dalam kasus ini bukanlah tindak pidana murni melainkan perbuatan perdata sehingga harus dihentikan penyelidikan. Bahkan, dirinya beberapa kali pernah menyurati pihak Kejaksaan, menjelaskan bahwa obyek dan subyek dalam kasus ini adalah perjanjian sehingga berdasarkan penegasan pasal 1313, 1320 KUHP, mengatakan, apabila dua orang mengikat diri dalam keadaan sehat maka hukum tersebut merupakan hukum privat namun pihak Kejaksaan tetap bersikukuh dan tidak mengindahkan isi surat tersebut dengan tetap melakukan penahanan terhadap kliennya.

“Semua itu tidak ada dalam perjanjian. Sudah ada niat baik dari klien saya untuk menggantikan rumah. Klausur perjanjian itu jelas. Jadi kita mengacu pada perjanjian. klien kami dilaporkan di Polres Kupang Kota sehingga dinaikan kasus P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, (JPU), dilakukan penuntutan berdasarkan perjanjian. Ingat dasar laporan itu berdasarkan perjanjian. Perjanjian itu tidak ada klausur yang mengatakan apabila salah satu pihak lalai akan dikenakan hukum atau dilaporkan ke wilayah hukum mana dan juga tindak pidana mana. Itu tidak ada. Perjanjian ini yang menjadi ikatan antara klien kami dengan Elyda Simanjuntak, adalah hukum privat, hukum perdata”, jelas Pengacara Kondang ini.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum, melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Chris Malaka, SH, mempersilahkan pengacara terdakwa kasus penipuan dan penggelapan, Hendrikus Hilklau untuk melakukan proses PMH.

 “Jadi pada prinsip kami, mau proses PMH. silahkan. Itu kewenangan dia sebagai terdakwa”ungkapnya.

Chris mengaku kasus ini bukanlah kasus perdata, sebab sejak awal penyelidikan, pihak penyidik Kepolisian dan penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan, ditemukan adanya indikasi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, Hendrikus Hilklau, katanya.

Dijelaskan Malaka, apa yang menjadi penilaian hakim atas putusan onslak, karena perjanjian baru ditunjukan oleh kuasa hukum terdakwa pada saat persidangan sedang berjalan. Perjanjian itu pun, awalnya korban tidak mengakuinya. Tapi entah bagaimana, kemudian korban mengaku pernah menandatangani perjanjian tersebut. Artinya, misalnya, kuasa hukum menganggap kasus ini adalah perdata mengapa sejak awal tidak bersurat agar pihak penyidik Kepolisian bisa mengetahui bahwa ini rananya pidana atau perdata, ujar dia.

Kasi Intel Kejari Kota Kupang ini menilai hakim terlalu menilai perjanjian tersebut, pada hal dalam perjanjian itu memang menyebutkan tipe rumah sebesar 45 namun obyek yang pasti itu tidak ada.

“Perjanjian itu muncul, isinya seperti apa JPU juga belum sempat lihat hanya sebatas ditunjukan saja, jadi tidak sempat dipelajari. Hanya menyebutkan bahwa ada perjanjian mengenai pembelian rumah tipe 45, obyeknya seperti apa itu belum tahu”, paparnya.

Diakhir kesempatannya, Chris Malaka, mempertanyakan proses PMH yang hendak ditujukan oleh pengacara terdakwa Hendrikus Hilklau kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Alasannya, bahwa yang melakukan penyelidikan awal bukanlah pihak Kejaksaan melainkan penyidik Polres Kupang Kota.

“Jadi mau proses PMH siapa. Pihak Kejaksaan atau pihak penyidik Kepolisian Resort Kupang Kota. Kecuali kita yang periksa”, pungkas Kasi Intel ini. *jh*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *