PWRI Merupakan Wadah Profesi Wartawan Sebelum PWI

Laporan Wartawan Yandri Sinlaeloe

beritadelapanenam-Jakarta, Persatuan Wartawan Republik Indonesia, merupakan wadah profesi wartawan tertua di Indonesia sebelum hadirnya Perhimpunan Wartawan Indonesia, (PWI). PWRI lahir bersamaan perjalanan sumpah pemuda-pemudi Indonesia pada Tanggal 28 Oktober 1928,  sejak tercetusnya Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang berslogan, bahwa Indonesia satu, berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air satu, yaitu INDONESIA.

“Itulah cikal bakal sebagai orang Indonesia, bahasa yang berbeda-beda, agama yang berada-beda, suku dan ras yang berbeda namun disatukan dalam Kebinekaan”, terang Zulfikar Taher di sela-sela penyerahan SK Kepengurusan DPD PWRI NTT.

Zulfikar Taher menjelaskan cikal bakal lahirya PWRI bermula ketika pemuda-pemuda Indonesia yang sedang belajar di Atterland Negeri Belanda. Mereka melihat bangsa ini begitu carut marut, seperti kerajaan-Kerajaan di Manfaatin. Exploitasi Belanda dan orang-orang Eropa membuat raja-raja di Indonesia menderita. Oleh karena itu, munculllah kesadaran para pemuda waktu itu, diantarnya, Pak Hatta, Pak shyaril dan lain-lain yang belajar di Belanda, untuk mencetuskan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kemudian, pada Tanggal 28 Oktober 1928, dideklarasikanlah Indonesia satu, berbangsa satu, berbahasa satu,tanah air satu, ungkap dia.

Diterangkan Taher, dalam perjalananpada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda-pemuda kemudian mengajak pak Karno dan pak Hatta untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka karena Jepang sudah dikalahkan Sekutu. Tetapi saat itu Pak Karno dan Pak Hatta masih berprinsip menunggu, bahwa pada Tanggal 24 Agustus nanti,  Kemerdekaan akan diberikan sama Jepang  kepada Indonesia. Perkataan kedua tokoh tersebut memancing para pemuda-pemudi waktu terus ngotot dan kepada Karno dan Hatta, mereka mengatakan Kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan bukan dengan hadiah. Maka setelah kemerdekaan disepakati di Rengos Dengklok oleh pemuda-pemudi, dapatlah satu kesempatan untuk  mendeklarasikan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang melakukan itu adalah para pemuda-pemudi yang terdiri dari para wartawan termaksud pak ADA MALIK, selaku penggagas berdirinya PWRI, (Persatuan Wartawan Republik  Indonesia), adalah pak ADA MALIK, aku dia.

Zulfikar menambahkan, jadi kalau sejarah PWRI berjalan bersama perjalanan perjuangan bangsa ini.

“PWRI bukan wadah baru kemarin tapi perjalanannya cukup panjang”, urai Taher.

Disampaikan Sekjen DPP PWRI ini, setelah lahir Orde baru, Presiden Soeharto kemudian menetapkan semua wadah profesi wartawan waktu itu menjadi tunggal dengan nama PWI. Tetapi sebelum PWI sudah ada PWRI.

 “Jadi dibilang PWI yang lebih tua. Sebenarnya justru PWRI yang lebih tua, jadi spirit yang harus ditanamkan dalam Organisasi Pers pejuang. Artinya PWRI sebagai Pers pejuang yang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini sebagai mana yang tertuang dalam UU 1945”, terang dia.

Untuk itu, Taher melanjutkan, kibarkan panji PWRI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ke depan PWRI sebagai pionir di NTT karena NTT termasuk bagian dari Indonesia.

“ini adalah PR bagi PWRI NTT untuk membangun Kebangsaan agar tercapailah cita-cita kita bersama”, kata sekjen PWRI.

Diakui Zulfikar, Pers tidak berfungsi untuk memberikan penerangan-penerangan yang benar sesuai dengan UU 1945 Pasal 28 Huruf F, di mana mengatur tentang hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dalam menjalankan amanah. Jadi tingkat komunikasi saja tidak dapat diharapkan.

 “Inilah fungsi kita. Harusnya negara membutuhkan Pers sebagai media komunikasi dengan rakyat, karena berdasarkan riset dari UNESCO, 25% dari jumlah penduduk dunia  kurang 65 juta membutuhkan Pers dalam penyediaan informasi”, tuturnya,

Masih dikatakan Taher, terkadang informasi sampai ke tingkat desa terpencil sangat sulit. Oleh karena itu, kewajiban dari setiap DPD, DPC PWRI itu harus menyampaikan informasi kebijakan pemerintah ke masyarakat maupun keluhan masyarakat ke pemerintah pusat.

 “Jadi PWRI adalah dalam konteks Pers yang lebih luas lagi. Namun ada pun kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang tidak di sepakati bersama” selanya.*jh#

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *