Pelayanan BNI Unit Rote Ndao Dinilai Sangat Buruk

beritadelapanenam-Rote Ndao, –Pelayanan Bank Negara Indonesia, (BNI), unit Rote Ndao dinilai sangat buruk oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, (TPK), Desa Baadale, Tahun Anggaran 2018, Yusuf Elifas Pah, M.Pd. Pasalnya, sejumlah Dana Desa Baadale, yang hendak dicairkan untuk pembayaran  HOK, (harian orang kerja), tidak terealisasi hingga hari ini karena kehabisan saldo.

”Bank kokh habis uang. Yang benar saja; Jangan kami masyarakat dibohongi”, demikian diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, (TPK), Desa Baadale, Tahun Anggaran 2018, Yusuf Elifas Pah, M.Pd kepada awak media di kediamannya, Kamis, (16/08).

Yusuf mengaku, sesuai administrasi dan tahapan prosedur, dirinya telah mengajukan SPP kepada Kepala Desa Baadale, Wilson J. Edon untuk mengadakan transaksi pencairan namun  ketika hendak melakukan transaksi, oleh salah satu pegawai bank BNI menjelaskan bahwa sementara saldo kas kosong sehingga tidak bisa dilakukan transaksi, paparnya.

Dikatakan Elifas Pah, total biaya upah  HOK yang harus dibayarkan kepada masyarakat, bersumber dari dana desa Tahun 2018, sebesar, 112. 710. 000, rupiah, meliputi pekerjaan pemiliharaan kompleks pagar pertanian dengan volume seluas 2.000 m2, terang dia.

Yusuf E. Pah menambahkan, dana Desa Baadale Tahun 2018, diperuntukan pada pekerjaan fisik, meliputi lima aitem, antara lain, pembangunan deker di Dusun Osibunak,  dan sebesar, 52. 000. 000, rupiah.  Pembangunan embung di Dusun Ndudale, dana sebanyak, 156.000.000, rupiah. Pekerjaan daerah aliran sungai, (DAS), volume seluas 100 m2, di Dusun Osibunak,  sebanyak 134.000,000, rupiah dan pekerjaan gapura batas desa, yang belum rampung dikerjakan sebanyak empat item pekerjaan fisik.

Diharapkan Elifas Pah, pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, (DPMD),  agar dapat melakukan fungsi pengawasan fisik pembangunan dan pengawasan secara administrasi terhadap setiap desa di Rote Ndao, pintahnya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Rote Ndao, Cornelis Feoh, SH, dikonfirmasi wartawan, menilai Kepala desa dan pelaksana kegiatan TPK lamban dalam mengurus pencairan dana desa. Sebab, Kata dia, sesuai aturan,  pembayaran HOK harusnya dilakukan setiap minggu bukan seperti yang terjadi tiga bulan sekali.

“HOK harusnya dibayarkan setiap hari bukan alasan saldo kosong. Uang itu sudah ada di tangan TPK, setelah ada surat permintaan pembayaran, (SPP).” terang Caleg Provinsi ini.

Cornelis diakhir kesempatannya meminta agar pihak yang berkompeten segera membayar upah masyarakat pekerja.

“Bayar keringat masyarakat sebelum mereka mengadukan ke pihak yang lebih tinggi”, pintah dia.

Yeskial Anin, warga Dusun Ndudale mengaku, pihaknya sudah selesai kerja sejak bulan Juli 2018 namun upahnya belum dibayarkan hingga sat ini..

Kepala Desa Baadale, Wilson Johanes Edon, A. Md, melalui telepon seluler benomor, 081353XXXXXX,  pukul 16:16 Wita, enggan menerima panggilan namun melalui istrinya menjelaskan Kepala Desa Baadale sedang  mengantarkan anaknya ke sekolah.*RT#

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *