Samuel Pakereng Berharap Ada Sinergi dan Komunikasi Dengan BPK NTT

beritadelapanenam.com. –Kepala Biro Humas Setda NTT, Semuel Pakereng, mewakili Penjabat Gubernur NTT, Roberth Simbolon, dalam membuka kegiatan Bakohumas lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Hotel Naka, Kupang, Selasa (31/7),  berharap agar melalui kegiatan itu dapat ditingkatkan sinergi dan komunikasi dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT.

“Materi yang diberikan hendaknya dapat meningkatkan pengelolaan keuangan di setiap unit kerja,”ungkap dia.

Kegiatan bakohumas ini diinisiasi Biro Humas NTT, mengusung thema,”Sinergitas Peran Pemerintah Provinsi NTT dan BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam perencanaan, pengawasan serta evaluasi Pembangunan di Provinsi NTT. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut  Kepala Bappeda NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT.

Kepala Sub Auditorat II BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Beben Adna Bokin di kesempatannya menjelaskan, tugas BPK berbeda dengan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi. BPK hanya melakukan pemeriksaan atau auditing. Sementara KPK dan polisi melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan.

“Secara teknis dan metodologi, kedua hal itu berbeda. Berdasarkan tugas dan fungsi (Tusi), BPK hanya sebatas menghitung kerugian negara. Sementara apakah hal tersebut melawan hukum atau tidak, menjadi ranah penegak hukum,” jelas Adna Bokin.

Selanjutnya, dia juga mengungkapkan, bahwa visi dan misi BPK adalah demi terciptanya lembaga pemeriksa yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip bebas, mandiri, berintegritas, independen dan profesional. Karenanya, BPK tidak punya kewenangan untuk campur tangan dalam proses perencanaan dan pelaksaan program dan kegiatan pemerintah.

“Kami baru bisa masuk melakukan pemeriksaan, dua bulan sesudah program dan kegiatan satu tahun anggaran selesai dilaksanakan. Memang ada audit dalam perjalanan tahun anggaran, namun itu hanya konsumsi internal, bertujuan untuk mendukung pemeriksaan akhir tahun anggaran, ” terang Bokin.

Ditambahkan Adna, terdapat tiga jenis pemeriksaan oleh BPK yaitu keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan, urai Bokin, meliputi laporan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan kinerja berhubungan dengan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivits kegiatan yang dibiayai negara. Sementara pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pemeriksaan dengan hal-hal lain dan pemeriksaan investigatif.

“Pemeriksaan keuangan inilah yang lazim kita dengar. Karena akan menghasilkan opini dari BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),Tidak Memberikan Pendapat atau Dislaimer dan Tidak Wajar. Ada yang mungkin merasa aneh dengan satu dua kejadian. Kok sudah WTP, tapi kemudian terkena masalah hukum. Kejadian-kejadian seperti ini adalah ekses. Opini yang kita buat sudah didasarkan pada standar pemeriksaan, “akunya.

Untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTT, dia menututurkan telah berhasil selama tiga tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017,red) meraih WTP. Kabupaten Sumba Timur meraih WTP pada tahun anggaran 2015 dan 2016, sementara 2017 meraih WDP. Sedangkan Kabupaten Sikka meraih WTP untuk pengelolaan anggaran tahun 2016 dan 2017.

“Kami berharap agar melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan ini (Bakohumas), bapak/ibu bisa menceritakan tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini kalau BPK akan melakukan pemeriksaan, ada semacam ketakutan. Jangan takut karena kami hanya menjalankan tugas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan undang-undang. “

Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawa, juga menyatakan hasil temuan BPK menjadi input bagi Bappeda melalui peran Inspektorat.

“Sekarang, dalam setiap proses perencanaan terutama dalam penyusunan RKPD, diadakan review  oleh Inspektorat. Bahkan, kami memberikan semacam catatan kepada Inspektorat untuk melihat perencanaan dalam tiga tahun terakhir, titik lemahnya di bagian mana. Identifikasi ini penting agar tidak terulang kesalahan yang sama lagi,”pungkas Wayan.

Sementara, dalam sesi tanya jawab, terekam berbagai pertanyaan dan saran dari peserta Bakohumas, diantaranya soal proses penghapusan aset dari pemerintah pusat, kontribusi BPK dalam proses perencanaan dan tata cara penyetoran kembali kelebihan pembayaran atau proses ganti rugi.

“Tentunya, kita juga mengharapkan agar audit internal harus ditingkatkan. Peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan) di Kabupaten atau Provinsi harus dimaksimalkan. kompetensi mereka harus ditingkatkan agar membantu meningkatkan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah,”anjur perwakilan dari Lantamal VII Kupang.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkompinda Provinsi NTT, perwakilan dari peraangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Bagian Humas Kabupaten Sabu Raijua, rekan-rekan wartawan dan undangan lainnya.(jh/biro humas)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *