Perlu Telusuri 7. 428. 617. 037 Milyard Rupiah Yang Disetor Kembali Oleh Bupati Rote Ndao

beritadelapanenam.com-Rote Ndao, Uang sebanyak,  7. 428. 617. 037 milyard rupiah, yang disetor kembali oleh Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning, MM, ke kas daerah setempat atas pengambilannya tanpa persetujuan DPRD dari APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan 2017, untuk pengadaan tanah seluas 4 hektar are, (ha), bagi pembangunan tiga bangunan parmanen, yaitu satu buah Kantor camat, puskesmas dan aula di Dusun Oeno Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya, perlu ditelusuri oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian soal asal muasalnya. Pasalnya, selain telah diperuntukan bagi pembayaran pengadaan tanah milik Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning, MM,  sebagiannya pula sudah terpakai untuk pembangunan tiga buah gedung, antara lain, satu buah Kantor Camat, satu buah Puskesmas dan satu buah aua pertemuan di Dusun Oeno Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya.

“Dana sejumlah, 7. 428. 617. 037 milyard rupiah yang disetor kembali itu perlu ditelusuri. Secara kelembagaan Kejaksaan dan Kepolisian paling berkompeten. Dari mana asal muasal dana sebanyak, 7. 428. 617. 037 milyard rupiah tersebut. Sebab, jumlah dana itu telah dipakai untuk pembangunan tiga buah gedung dan pengadaan tanah milik Bupati Haning.  Untuk uang pengadaan ya….tanahnya sendiri jadi kalau disetor kembali pasti masih ada uangnya tapi yang telah terpakai untuk pembangunan tiga buah bangunan tersebut dipertanyakan dari mana asal muasalnya,”demikian ditegaskan Yunus Feo salah satu tokoh masyarakat Rote Ndao.

Dikesempatannya, Yunus Feo juga mengeritik DPRD Rote Ndao yang dinilai lamban dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga kontrol yang merupakan representase dari rakyat. Alasannya, sejak dari awal mestinya DPRD merekomondasikan persoalan ini ke pihak Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) untuk dilakukan penyilidikan namun hingga saat ini DPRD sebagai representase dari aspirasi rakyat hanya berdiam diri.

“Kami sebagai masyarakat sangat berharap DPRD sebagai representase dari aspirasi rakyat dapat melakukan fungsi kontrol. Dari awal, mestinya DPRD sudah keluarkan rekomondasi ke penyidik agar dilakukan penyilidikan. Tapi sampai sekarang mana. DPRD hanya diam saja. Kami masyarakat kecewa dengan mereka, (DPRD), “ aku Feo.

Yunus menambahkan, DPRD Kabupaten Rote Ndao harus mengambil sikap terhadap kasus pengadaan tanah milik Bupati Haning yang telah dilidik oleh Kejati NTT.  Karena, takutnya kasus dalam perjalanan kasus ini mandek tanpa alasan hukum yang jelas, tandas dia. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *