Tanpa Persetujuan DPRD, Terbitkan SK, Cairkan APBD, Bupati Haning Bangun Proyek, “Siluman”

beritadelapanenam.com.-NTT, -Tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPRD setempat, Bupati Rote Ndao, Drs Leonard Haning, MM, menerbitkan SK buat diri sendiri untuk mencairkan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan 2017, sebanyak 7. 428. 617. 037 milyard rupiah guna membangun proyek “Siluman”.

Penyalahgunaan kewenangan ini baru terkuak setelah mendengar informasi akan dilidik oleh KPK dan Kejati lalu Bupati Leonard Haning melakukan penyetoran kembali jumlah dana tersebut ke kas daerah.

“Pada Tahun 2016 Bupati keluarkan SK bagi dirinya untuk menggunakan APBD sebesar 1, 6 milyard. Lalu pada Tahun Anggaran 2017, kembali lagi keluarkan SK untuk menambah penggunaaan APBD menjadi  7, 4 milyard. Alasan dia, tanah miliknya naik. Pada perubahan anggaran 2017, kemudian, diajukan oleh pemerintah daerah untuk meminta persetujuan DPRD. Namun saat itu kami tidak menyetujuinya. Karena penggunaan APBD telah mendahului tanpa mekanisme dan aturan perundang-undangan tentang penganggaran. Maka, pada waktu itu juga tidak terjadi perubahan anggaran. Kemudian, setelah mendengar akan dilidik oleh KPK dan Kejati, Bupati Haning menyetor kembali jumlah dana tersebut ke kas daerah. Sehingga apa yang dilakukan Bupati Haning, berupa membangun baru Kantor Camat Rote Barat Daya di Dusun Oenoo Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya, bersama Puskesmas dan aulanya selain tidak tidak pernah ada dalam penganggaran APBD 2016 maupun 2017, kami menilainya sebagai proyek siluman,” demikian ditegaskan Petrus Johanis Pelle, S.Pd, salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Rote Ndao kepada awak media, Kamis, (03/05),melalui telepon selulernya.

Petrus Johanes Pelle menyatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Leonard Haning sangatlah aneh tapi nyata karena bila dana yang diajukan sudah tidak disetujui oleh DPRD dan telah dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah maka siapa pemilik tiga gedung di atas tanah milik Bupati. Apakah dia, (Bupati) mau merelakannya untuk menjadi aset daerah dan birokrasi pemerintahan Kecamatan Rote Barat Daya tetap eksis di gedung yang bukan aset pemda Rote Ndao?.   

“Tahun Anggaran 2017, dalam sidang perubahan anggaran sempat diajukan jumlah dana tersebut tetapi karena telah dipakai terlebih dahulu baru diajukan maka DPRD tidak setuju.Sehinggah pertanyaannya, ketika DPRD tidak setuju bagaimana dengan status tiga gedung di atas tanah Bupati Haning. Apakah direlakan. Atau biar saja birokrasi pemerintah tetap berlangsung di gedung-gedung yang bukan pemda?,”tanya dia dengan nada politis. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *