Pimpinan DPRD Rote Ndao Minta KPK Ambil Alih Kasus Pengadaan Tanah Milik Bupati Haning

beritadelapanenam.com-NTT,  Ketidakpastian dan ketidakjelasan penanganan hukum terhadap kasus pengadaan tanah seluas 4 hektar are bagi pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya di Dusun Oeno Desa Oehandi sejak Tahun 2016 hingga saat ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi, (KPK), untuk segera mengambil alih penyelidikannya.

Jadi pemerintah ini sudah tidak taat asas atau tidak pakai aturan lagi. Sehingga kita harapkan sekarang adalah kondisi ini harus diselesaikan lewat jalur hukum. Kalau dari Kepolisian dan Kejaksaan masih lama-lama untuk melakukan tindakan-tindakan hukuman maka kita minta KPK yang harus ambil alih persoalan ini, ”demikian ungkap salah satu Pimpinan DPRD Rote Ndao, Petrus Johanes Pelle, S. Pd kepada awak media saat di wawancarai via telepon seluler, Senin, (02/05) melalui kontak person nomer 081337XXXXXX.  

Dia menjelaskan, keinginan dan kepercayaan terhadap KPK untuk mengambil alih penyelidikan atas kasus pengadaan tanah milik Bupati Lens Haning ini karena ketidakpercayaan masyarakat lagi kepada lembaga Kejaksaan dan Kepolisian di Kabupaten Rote Ndao, terang dia.

Ditambahkan, kasus pengadaan tanah milik Bupati Rote Ndai, Drs Leonard Haning, ini dilahirkan sejak Tahun 2016 lalu, namun sampai dengan saat ini hanya mengalami ulang tahun tetapi tidak ada kepastian hukum.

“Bukan keinginan kita saja, melainkan keinginan masyarakat Rote Ndao maunya seperti itu. Mengapa harus KPK?. Iya..Karena kita lihat persoalan ini sudah dari 2016. Sampai sekarang tidak ada tindaklanjut. Bukan masih rahasia lagi, ini sudah diketahui oleh semua orang masyarakat Rote Ndao. Kantor camat ini kan tidak jelas nasibnya,” jelas Pelle.

Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, yang dikonfirmasi, melalui nomer handphonenya, 081339XXXXXX, tidak tersambung namun melalui nomer istrinya, mengaku beliau masih sedang istirahat, (tidur) di rumah Jabatan Ketua DPRD yang berlokasi di Dusun Ne’e Kecamatan Lobalain. Sementara, dia, (istrinya Ketua DPRD), sedang berada di Desa Ingguinak Kecamatan Rote Barat Laut

Cornleis Feoh, SH, salah seorang Wakil Ketua DPRD Rote Ndao yang hendak dimintai keterangannya sulit dihubungi.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao, Mikael Manu, yang diwawancarai mengarahkan awak media untuk mewancarai saja Ketua DPRD. Nanti bagaimana tanggapannya baru pihaknya melakukan rappat. Alasannya, bahwa Ketua DPRD Rote Ndao merupakan inang dari ke- 25 DPRD.

“Kalo bisa langsung ke ketua DPR ko bapa? Karena kita itu inangnya ketua DPR jadi coba kaka langsung ke Ketua DPR. Nanti kalo memang tanggapannya seperti apa. Nanti kita bisa rapat tapi sementara ini kan kaka bisa coba langsung ke ketua DPR ee,” pintah anggota DPRD dari PDI Perjuangan itu.******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *