Diduga Penyelidikan Kasus Pengadaan Tanah di Desa Oehandi Oleh Kejati Tidak Akan Jalan

beritadelapanenam.com-NTT, –Diduga upaya pengungkapan kasus pengadaan tanah bagi pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya di Desa Oehandi oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dengan melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Rote Ndao, Jonas Selly, mantan Kabag Umum, Jeremias Messakh dan Kabag Keuangan, Daniel Nalle, tidak akan jalan. Pasalnya, jumlah nilai material yang mengakibatkan kerugian negara  sebanyak 7. 428. 617. 037  milyard rupiah tersebut telah disetor kembali ke kas daerah telah diketahui oleh Kejati.

“Saya duga saja bahwa penanganan kasus pengadaan tanah Oehandi ini tidak jalan. Itu tidak jalan. Percaya saya itu tidak jalan. Kerena apa, saya curiga dengan adanya Bupati melalui Jeremias Messakh, pada tanggal 26 Pebruaru dia kembalikan 7. 428. 617. 037, ke dalam kas daerah maka Kejaksaan Tinggi menganggap bahwa uang sudah kembalikan sehingga tidak ada kerugian negara. Sebenarnya Kejati sudah paham duduk persoalan ini seperti apa. Tapi apakah dengan sengaja atau tidak nampaknya urusan penanganan kasus ini tidak akan jalan,“ demikian ditegaskan Yunus Feo, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Rote Ndao kepada awak media di kediamannya, Jumat, (27/04).   

Ditambahkan Yunus Feo, sesungguhnya masih terdapat kerugian negara dalam kasus pengadaan tanah ini, sebanyak 176 juta rupiah. Jumlah uang tersebut telah dipergunakan oleh pemerintah daerah Rote Ndao untuk pembayaran jasa KJPP, (Kantor Jasa Penilai Publik).

“Sesungguhnya masih ada kerugian negara 176 juta rupiah yang pemda bayar ke KJPP”, ujar dia.

Tapi kembali, Yunus mengaku, ada kesalahan dalam pembayaran jasa KJPP, bahwa Drs Leonard Haning, MM, sebagai pemilik tanah yang memberi kuasa kepada Jeremias Mesaakh, mantan Kabag Umum Setda Rote Ndao untuk menjual tanahnya kepada pemerintah daerah. Sehingga sewajarnya yang harus melakukan pembayaran jasa KJPP adalah Drs Leonard Haning, MM.

Anehnya dalam pengadaan tanah ini justru yang melakukan pembayaran adalah pemerintah daerah Rote Ndao. Oleh karena itu, kasus pengadaan tanah ini yang paling bertanggungjawab, adalah Drs Leonard Haning,MM.

Maka itu, Yunus Feo, menilai pemeriksaan terhadap Sekda, Jonas M. Selly, MM, mantan Kabag Umum, Jeremias Messakh dan Kabag Keuangan Setda Rote Ndao, Daniel Nalle, tidak sepadan dengan logika hukum.

“Sekarang persoalannya, Pak Lens Haning jual dia punya tanah ke Pemerintah daerah maka sewajarnya Pak Lens Haning yang membayar jasa KJPP untuk menghitung dia punya tanah. Pak Lens Haning sebagai pemilik tanah. Sehingga logika hukumnya pak Lens Haning yang bertanggungjwab. Masa kokh pemda Rote ndao yang beli ko pemda yang harus menanggung beban jasa dari KJPP?. Lalu  setelah tidak terjadi lagi jual beli jadi,  Pemda yang menjadi korban? Aneh-aneh saja”, ungkap Yunus. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *