Bangunan di Atas Tanah Kasus Milik Siapa, DPRD Diminta Ambil Sikap Tegas

beritadelapanenam.com, –Pasca penyetoran kembali uang senilai 7. 428. 617. 037 rupiah oleh Jeremias Messakh mantan Kabag Umum Setda Rote Ndao ke kas daerah Rote Ndao,  status pengadaan tanah seluas 4 hektar are untuk pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya di Dusun Oeno Desa Oehandi, bukan lagi milik pemerintah daerah Rote Ndao melainkan kembali menjadi milik pribadi Drs Leonard Haning. Namun hal ini mengundang sejumlah tanya bagi kalangan publik khususnya tokoh masyarakat bahwa bagaimana status kepemilikan tiga gedung di atas tanah tersebut nantinya setelah purna bhakti Drs Leonard Haning, MM, sebagai Bupati Rote Ndao. Karena itu, DPRD sebagai representase dari rakyat harus mengambil sikap tegas.

“Setelah kasus pengadaan tanah ini didengar mau dilidik oleh KPK, uang sebanyak 7. 428. 617. 037 rupiah buru-buru disetor kembali oleh Jeremias Messakh mantan Kabag Umum Setda Rote Ndao ke kas daerah. Dengan setoran kembali berarti pengadaan tanah seluas 4 ha itu tidak jadi lagi dijualbelikan. Dan tanah ini pun kembali jadi milik pribadi Lens Haning. Tetapi bagaimana dana dan status kepemilikan tiga buah gedung pemerintah daerah yang telah dibangun di atas tanah kasus tersebut. Sebentar lagi Lens Haning mau purna bhakti. DPRD sebagai wakil rakyat jangan diam saja. Harus ambil sikap,” demikian penegasan salah satu tokoh masyarakat Rote Ndao, Yunus Feo kepada awak media di kediamannya, Selasa, (24/04).

Yunus Feo mengaku, sebenarnya jumlah uang sebanyak 7. 428. 617. 037 milyard rupiah itu tidak lagi disetor kembali  ke kas daerah Rote Ndao tetapi karena ada seseorang yang berani dan mau memperjuangkan uang yang merupakan hak rakyat tersebut maka saat KPK hendak melakukan penyilidikan atas kasus pengadaan tanah ini, orang-orang yang terlibat mulai ketakutan dan entah menggunakan uang dari mana menyetor kembali ke kas daerah.

“Ada orang khusus yang berjuang hingga uang itu kembali. Saya tidak mau kasih tahu siapa orang itu. Yang terpenting bagi saya sudah berbuat untuk rakyat Rote Ndao,”ungkap dia.

Diakhir pernyataannya, kembali dia meminta agar DPRD Rote Ndao harus berani bersikap terkait status kepemilikan bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah Leonard Haning. Kalau memang pembangunannya tidak atas persetujuan dari DPRD sehingga tidak terakomodir dalam APBD Rote Ndao maka  rekomondasinya harus jelas.

Kembalikan Pelayanan Birokrasi Ke Kantor Camat Lama di Batutua

Selain itu, Yunus juga menyatakan DPRD segera menyerukan kepada Bupati Lens Haning, agar mengembalikan aktivitas birokrasi pelayanan pemerintahan kembali ke Kantor Camat lama di Batutua karena mengingat legalitas atas lahan dan status bangunan Kantor Camat, Puskesmas dan gedung aula bukan milik pemerintah daerah Rote Ndao.

“Sekarang sudah jelas bahwa tanah dan bangunan-bangunan itu bukan milik pemerintah daerah. Sehingga DPRD harus serukan Bupati Lens Haning supaya kembalikan pelayanan birokrasi ke Kantor Camat lama di Batutua. Karena tidak alasan secara hukum menggunakan aset yang bukan milik pemda,”pungkas Feoh.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *