Ada Apa tu…Kejatinya Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Bupati Rote Ndao

beritadelapanenam.com- Orang-orang yang terlibat dalam kasus pengadaan tanah seluas 4 hektar are, (ha), senilai 7. 428. 617. 037 rupiah yang diperuntukan bagi pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya di Desa Oehandi harus diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. Tapi dalam upaya pengungkapan kasus tersebut oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT hanya melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Rote Ndao, Jonas Selly, mantan Kabag Umum, Jeremias Messakh dan Kabag Keuangan, Daniel Nalle. Pada hal yang memberi kuasa untuk menjual kepada Jeremias Messakh adalah Drs Leonard Haning, MM. Hal ini mengundang reaksi dan pertanyaan oleh tokoh masyarakat Rote Ndao.  Ada apa ….Kejati tidak melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Rote Ndao?

“Orang-orang yang terlibat di dalam kasus pengadaan kasus tanah bagi pembangunan kantor camat Rote Barat Daya di Desa Oehandi ini harus diperiksa oleh Kejati. Kemudian kenapa Kejati hanya periksa sebatas Sekda, Bendahara umum dan Kabag Keuangan. Sementara Bupati tidak diperiksa. Pada hal yang memberikan kuasa kepada Jeremias Messakh untuk menjual? Ada apa tu. Kejatinya ada apa tu,” terang Yunus Feo, salah seorang tokoh masyarakat Rote Ndao yang ditemui awak media di kediamannya, Minggu, (23/04).  

 

Yunus Feo menegaskan, dalam kasus pengadaan tanah 4 hektar are, (ha) bagi pembangunan Kantor Camat Rote Barat Daya di Dusun Oeno Desa Oehandi semuanya bersumber dari Bupati Rote Ndao.

“Jangan main-main dengan rakyat. Kita sudah tahu itu,”terang Yunus.

Diungkapkan Feo, sesungguhnya kasus pengadaan tanah ini sudah menjadi kewenangan dari Komisi Pemberantas Korupsi, (KPK), namun karena diketahui akan dilakukan penyilidikan oleh KPK maka oleh Jeremias Messakh telah melakukan penyetoran kembali 7. 428. 617. 037 rupiah itu ke kas daerah Rote Ndao maka kasusnya diambil alih oleh pihak Kejaksaan.

“Sebenarnya ini sudah  rana KPK tapi karena diketahui mau dilidik oleh KPK maka Jeremias Messakh menggunakan uangnya dari mana dan atas perintah siapa telah lakukan setoran kembali ke kasa daerah maka kasus itu ditangani oleh Kejaksaan,“jelas dia.

Yunus Feo mengaku, dengan melakukan setoran kembali maka tidak terdapat lagi kerugian negara namun pihak kejaksaan perlu jelih dan cermat karena masih ada korupsi sebesar 176 juta yang dipakai untuk membayar KJPP (KANTOR JASA PENILAI PUBLIK).

Ditambahkan Yunus, biasanya yang melakukan pembayaran jasa  KJPP adalah pemilik tanah namun pada kasus pengadaan tanah ini justru berbeda. yang melakukan pembayaran jasa KJPP ialah Pemerintah daerah sebagai pembeli, ujar dia. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *