Pelaksanaan RAN HAM di Setiap Tingkatan Membutuhkan Peningkatan Kapasitas SDM

beritadelapanenam.com-Kupang,Pelaksanaan RAN HAM di setiap tingkatan dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Dengan begitu, pelaksanaan RAN HAM di setiap daerah dapat berjalan dengan baik. Sebab implementasi RAN HAM di daerah, membutuhkan keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) peduli HAM, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan stakeholder lainnya.

“Saat ini di NTT terdapat masalah kemanusiaan terkait HAM. Sedang mencuat soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Sementara diupayakan melalui berbagai cara supaya dapat mencegah kasus TKI ilegal di daerah ini. Tentu memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pentingnya pengawasan dari pihak Imigrasi,” ungkap Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Jumat (6/4).

Gubernur menerangkan, implementasi RAN HAM di daerah, membutuhkan keterlibatan lembaga sosial masyarakat (LSM) peduli HAM, akademisi, tokoh agama, masyarakat dan stackholder lainnya, ujarnya.

Sementara, Menteri HAM, Yasonna H. Laoly menuturkan kebijakan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN-HAM), menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah di setiap daerah berkewajiban untuk berupaya mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, (HAM), ucapnya,

Ditambahkan, perkembangan dan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi harus dibarengi dengan penanganan hak asasi manusia dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut harus memiliki komitmen di dalam menegakan HAM bagi masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang responsif HAM, tutur dia.

Selanjutnya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, mengaku terdapat tujuh Kabupaten di NTT yang telah meraih predikat Peduli RAN HAM. Yaitu, kabupaten Sikka, Kota Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, Nagekeo dan kabupaten Alor. Termasuk di Provinsi NTT telah dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) RAN HAM.

Frans menyatakan, saat ini di NTT terdapat masalah kemanusiaan terkait HAM. Sedangkan soal TKI illegal sementara sedang diupayakan berbagai cara untuk mencegahnya. Namun hal ini tentu memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pengawasan dari pihak imigrasi,” pintah dia.

Yasonna H. Laoly berharap dari pelaksanaan kegiatan rakor ini dapat diimplementasikan agar HAM tidak hanya pada tataran konseptual tetapi harus mampu dijabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan berbasis HAM. Sebab, strategi RAN HAM bertujuan untuk memberikan arah bagi pencapaian terciptanya masyarakat madani dan sejahtera,” jelas Menteri.

Kepala Kantor Wilayah, (Kakanwil), Kementerian Hukum dan HAM NTT, M. Diah, juga sebagai Ketua Panitia rakor RAN HAM se-NTT, menegaskan strtegi pelaksanaan RAN HAM 2015-2019, melalui penguatan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM, meliputi, pendidikan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, penerapan norma HAM dan pelayanan serta Komunikasi bagi masyarakat, katanya.

Sedangkan capaian yang ingin dicapai, menueut dia, terciptanya hubungan yang harmonis antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan jajaran pemerintah Provinsi, DPRD NTT, Pemerintah Kabupaten dan Kota, terutama dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda), pungkasnya.

Sebagai peserta dalam rakor ini, para Bupati dan Walikota se -NTT, Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten dan jajaran lingkup Kanwil Hukum dan HAM NTT.

Dalam rakor ini dilakukan juga penandatangan nota kesepahaman Peduli HAM antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Ketua DPRD, H. Anwar Pua Geno dan para Bupati serta Walikota.

Dari informasi yang diperoleh, penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Provins dan Kabupaten.Kota dalam pelaksanaan RAN HAM di daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara turut hadir dalam rombongan Menteri Yasonna Laoly, yaitu, Inspektur Jenderal, Kemenhukham, ArdirArmin Daud, Staf Khusus Kemenhukham, Railton Hasibuan, Karo Umum, Kemenhukham, Ferdinand Siagian dan Karo Kepegawaian, Kemenhukham, M. Arifin.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *