Angkatan Kerja di NTT di Atas 50 Persen Masih Berpendidikan SD

beritadelapanenam.com-Kupang, Persoalan Tenaga Kerja Indonesia, (TKI), asal NTT, akhir-akhir ini menjadi topik  pembicaraan dan pemberitaan di tingkat nasional. Dari sisi angkatan kerja di NTT, memang masih bermasalah karena rata-rata diatas 50 persen masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka tiga persen dan juga pekerja informal masih menjadi persoalan.

“Sektor tenaga kerja menjadi persoalan serius di NTT dengan adanya tenaga kerja illegal. Kita sedang mencari akar permasalahannya. Mengapa hal ini harus terjadi. Pemerintah provinsi (pemprov) NTT sedang mengambil langkah untuk membenahi regulasi dan kebijakan pelayanan kepada tenaga kerja supaya dapat bekerja di luar negeri secara legal,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya. Saat membuka Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tingkat Provinsi NTT Tahun 2018, bertempat di Hotel Naka, Kupang, Kamis (5/04).

Disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, saat ini Provinsi NTT masih bergutat dengan persoalan human trafficking.

“Kami sering menerima peti jenazah dari negara Malaysia. Dan saya tidak mau mendengar ada pengirman peti jenaza lagi, tutur Frans”

Frans Lebu Raya menyatakan, sudah kenyataan banyak tenaga kerja yang bepergian melalui jalur inprosedur. Apa persoalannya. Mungkin ada masalah terkait ekonomi, kemiskinan atau lapangan dan kesempatan kerja, ujarnya.

Dia mengaku, dipersalahkan terkait persoalan ini tetapi tidak masalah sebagai Gubernur dirinya paling bertanggunjawab. Oleh karena itu, dirinya juga perlu berupaya dan serius guna mencegahnya supaya masyarakat NTT jangan menjadi korban lagi.

“Saya disalahkan dalam persoalan ini tidak mengapa. Tapi selaku pimpinan daerah ini, saya yang bertanggung jawab. Saya juga serius berupaya untuk mencegah supaya anak-anak saya jangan menjadi korban lagi,” ucapnya.

Dia mencontohkan dana desa dari pemerintah pusat sangat besar. maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikannya melalui alokasi dana desa (ADD). Namun apakah dana desa tidak bisa membuka lapangan kerja. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Pada hal pemerintah juga telah menggulirkan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja di desa, terang Frans***.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *