Dakwaan JPU Terhadap Terdakwa Pencemaran Nama Baik Wakil Rektor III Muhammadyah Terkesan Prematur

Laporan : Mortal

beritadelapanenam.com-Kupang, -Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik Wakil Rektor III Universitas Muhammadyah Kupang Nusa Tenggara Timur, dinilai terkesan bersifat prematur karena isi dakwaannya tidak diuraikan siapa pelaku penyuruh dan pelaku turut serta. Dalam dakwaan itu terkesan terdakwa berperan sebagai pelaku penyuruh sekaligus pelaku turut serta.

“Dakwaan JPU tersebut bersifat cukup prematur karena belum diuraikan antara pelaku penyuruh dan pelaku turut serta. Sehingga terkesan terdakwa adalah yang berperan sebagai pelaku penyuruh, sekaligus pelaku turut serta,” dikatakan Kuasa Hukum terdakwa, Bisry Ansyuri, SH, didampingi rekannya, Anna Rullia, SH, kepada awak media, Selasa, (03/04), usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kupang.

Dikatakan, Bisry Ansyuri, SH, dan Anna Rullia, SH, bahwa dakwaan harus dibatalkan demi penegakan hukum karena dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material.

“Kami menilai formulasi dakwaan JPU, diuraikan dengan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga kami  sebagai Penasehat Hukum meminta Majelis hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, ujar Bisri dibarengi anggukan kepala rekannya.

Bisry Ansyuri, SH, dan Anna Rullia, SH, menyatakan ada dua hal yang dirumuskan dalam dakwaan. Pertama, pada halaman satu tertulis, bahwa terdakwa Amin Tahir alias Amin selaku Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadyah NTT dan terdakwa Sadikun Karaby alias Sadikun selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Nusa Tenggara Timur melakukan unjuk rasa di Kampus Muhammadyah Kupang bersama beberapa rekan-rekannya. Kedua, tertulis, terdakwa Amin Tahir dan Sadikun, sebelumnya pada tanggal 20 Pebruari 2017 lalu, pernah mengirim surat pernyataan sikap yang ditandatangani bersama selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadyah NTT dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadyah NTT dikirimkan kepada Rektor Muhammadyah Kupang, yakni saksi Prof. DR. H. Sandy Mariyanto, M.Pd, yang menjelaskan bahwa rumusan atau formulasi dakwaan pada pokoknya JPU mendakwa terdakwa menista dengan surat dilakukan terhadap terdakwa Amin Tahir dan Sadikun Karaby, dari menjalankan jabatannya dengan syah selaku Ketua dan Sekretaris Pemuda Muhammadyah NTT. Selanjutnya, posisi terdakwa sebagai pribadi dan terdakwa sebagai Ketua dan Sekretaris Pimpinan wilayah pemuda Muhammadyah NTT tidak diuraikan secara jelas dan lengkap, terang kedua Kuasa Hukum ini.

Selanjutnya keduanya mengungkapkan, sebenarnya itu pernyataan sikap resmi ormas pemuda Muhammadyah NTT, ditulis di atas Kop Surat, ditandatangani oleh para terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris Pemuda Muhammadyah NTT, dicap atau stempel resmi organisasi. Pernyataan sikap resmi ormas dipidanakan, disini letak tidak jelas dakwaan JPU”,  ungkap Bisri menjelaskan.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya, Senin, (19/03), JPU, membacakan dakwaan bahwa terdakwa Amin Tahir dan Sadikun Karaby diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat 1 KUHP, Jontu Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara dalam sidang lanjutan kali ini, dipimpin oleh Eko Wiyono sebagai Hakim Ketua, serta Tjokorda Pastima dan Prasetio Utomo sebagai Hakim Anggota. Sementara sebagai JPU adalah Umarul Faruq.

Sedangkan, kedua terdakwa didampingi oleh Bisri Fansyuri LN, SH dan Anna Rulia, SH selaku Penasehat Hukum dari Law Firm Akhmad Bumi & Rekan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *