Pemerintah NTT Akan Perhatikan Legalitas TKI

beritadelapanenam.com, –Pemerintah Nusa Tenggara Timur ke depan akan serius memperhatikan legalitas Tenaga Kerja Indonesia, (TKI), baik yang baru bepergian ke luar negeri maupun yang sudah di luar negeri.

“Pemerintah tidak melarang orang untuk bepergian ke luar negeri tetapi pemerintah mendorong agar bepergian ke luar negeri harus melalui proses yang legal,” demikian ucapan Frans Lebu Raya Gubenur Nusa Tenggara Timur, dalam konfrensi Pers dengan awak media di ruang rapatnya, Rabu, (28/03).

Menurut Gubernur Frans Lebu Raya, ada dua pokok perhatian pemerintah sebagai upaya pencegahan TKI illegal, pertama, sebelum berangkat, calon TKI yang bersangkutan harus memenuhi syarat legal. Kedua, yang sudah berada diluar negeri namun statusnya sebagai TKI Ilegal maka perlu dilegalkan, terang dia.

Gubernur mengaku, pihaknya telah meminta BNP2TKI untuk memberi kewenangan kepada para Bupati agar mengetahui setiap proses pengiriman TKI. Begitu pula dengan Camat dan para Kepala Desa, selain diminta juga untuk mendata setiap TKI, perlu memantau dan mengawasi setiap pengiriman TKI.

“Kita minta BNP2TKI beri kewenangan kepada Bupati hingga di desa dan tokoh masyarakat. Semua elemen termasuk tokoh masyarakat dan agama harus memberikan perhatian,” jelasnya.

Selain itu ditambahkan Frans,  pihak Kejaksaan dan kepolisian perlu menindak tegas setiap perusahaan perekrut TKI nakal yang tidak bekerja secara professional.

 “Karena tidak ada orang yang jalan sendiri. Harus ada yang merekrutnya, “tutur dia.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *