PWO Indonesia Serahkan Akta Notaris Pendirian & Persetujuan Menkum HAM Ke DEWAN PERS

Beritadelapanenam.com-Jayantaranews-Jakarta, Pendirian Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Indonesia dilaporkan ke Dewan Pers, siang tadi oleh salah satu pendirinya, Ahmad Yani.

Menurut pendiri PWO asal Jakarta ini, selain menyerahkan Akta Notaris Pendirian dan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), juga meminta persyaratan lain yang diwajibkan Dewan Pers perihal Pendirian Organisasi Wartawan.

“Segala persyaratan tersebut dalam waktu dekat akan kami upayakan. Misalnya harus ada 15 Provinsi dan 500 anggota,” ujar Yani, menyebut ditinjau dari para pendiri, sedikitnya ada 27 Provinsi keberadaan PWO.

Menurut Yani, sebagai Organisasi Wartawan, PWO tetap tunduk dan taat terhadap aturan main yang ditetapkan oleh Dewan Pers. ” Makanya, PWO akan berusaha mendorong wartawannya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan biaya minimal,” ujar Yani.

Caranya, anak Betawi Kramat Sentiong ini, hanya mengumbar senyum. “Resepnya sedang digodok oleh teman Pendiri PWO lainnya,” ujarnya kepada Agus Chepy Kurniadi, dari Jayantara News yang juga pendiri PWO asal Bandung, Jawa Barat.

Yani menjelaskan, layaknya sebuah organisasi, tidak melulu “mengutip” iuran kepada anggotanya, tapi memberi benefit kepada anggotanya.

“Minimal memberikan rasa aman dan adanya proteksi dari PWO,” tambah owner dan pendiri media fokusjurnal ini.

Yani juga menyinggung keberadaan IMO–Indonesia dan PWO Indonesia. Meskipun keduanya dibidani beberapa pengurus IPJI, tapi tidak punya hubungan struktural keduanya, kecuali hanya hubungan emosional.

“IMO itu untuk pengusaha (semacam SPS), sedang PWO-nya khusus wartawan tanpa melihat organisasinya,” tuturnya. Sedang IPJI tetap sebagai “induk semang”, sedikitpun tidak berubah.

“Jadi, kedua anaknya itu yang diharapkan dapat diverifikasi oleh Dewan Pers sebagai Organisasi Perusahaan Pers dan Organisasi Wartawan,” tutur Yani bersemangat.

Yani yakin, didukung wartawan senior yang memulai karirnya di era 80-an dan dididik secara akademis jurnalistik, PWO Indonesia akan memberikan warna pada jagad wartawan di negeri ini sekaligus mengembalikan wartawan sebagai kaum kritis terhadap pembangunan di segala bidang, ulasnya. (Red JN)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *