Ratio Elektrfikasi untuk NTT Dan Papua Masih Rendah

beritadelapanenam.com-Humas Setda NTT,Ratio elektrifikasi khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua hingga saat ini masih dapat dikatakan rendah. Sedangkan kondisi ratio elektrifikasi secara nasional sudah mencapai 95,4 persen.

“Memang ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana supaya ratio elektrifikasi di NTT dan Papua bisa sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam keterangan pers kepada wartawan, saat meresmikan pembangkit Listrik Energi Terbarukan dan sumur bor, di desa Welai Timur, kecamatan Teluk Mutiara, Alor, Sabtu (24/3).

Menurut Menteri Ignasius Jonan, dalam tahun 2018 layanan listrik dari PT PLN Persero mencapai 54 persen untuk NTT, ditambah dengan non PLN menggunakan dana APBN sebesar sembilan persen sehingga jumlahnya menjadi 63 persen. Dan mudah-mudahan, papar Ignasius Jonan, dalam tahun ini melalui penambahan pembangkit listrik energi terbarukan, jumlahnya bertambah menjadi 75 persen.

“Saya optimis nanti akhir tahun 2019, ratio elektrifikasi mencapai 90 persen untuk provinsi NTT dan Papua, mendekati ratio elektrifikasi secara nasional 95,4 persen. Percepatan ratio elektrifikasi yang diupayakan Kementerian ESDM sangat sesuai dengan anjuran Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan nasional harus berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelas Menteri.

Dikatakannya, PT PLN Persero, mulai mati-matian membangun jaringan pembangkit listrik independen (offgreat) untuk provinsi NTT maupun Papua. “Kami berupaya untuk memastikan layanan listrik yang berkeadilan sosial untuk selurh warga masyarakat,” tambah Menteri.

Terkait tarif listrik, lanjut Menteri Ignasius Jonan, hingga akhir tahun 2019 tidak akan ada perubahan atau tidak mengalami kenaikan tarif. Presiden mengatakan tidak ada perubahan tarif listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan masyarakat bisa menjangkau layanan listrik yang dibangun pemerintah.

“Tidak ada perubahan tarif listrik sampai akhir tahun 2019. Ini pernyataan Presiden Joko Widodo dan bukan suatu komitmen karena karena bertepatan dengan tahun politik,” katanya.****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *