Pemerintah Cukup Responsif Terhadap Pentingnya Pengawasan Keuangan Negara

beritadelapanenam.com, Humas Setda NTT, -Pemerintah sebenarnya cukup responsif terhadap pentingnya pengawasan keuangan negara. Hal ini tercermin dari tekad  pemerintah untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa, demikian dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya dalam sambutan di . diskusi terbatas bersama BPKP, Kamis, (01/03), Pukul 09.00 wita.

Menurut Gubernur NTT, aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan juga menjadii suseksi yang selalu disuguhkan oleh media massa. Sehingga publik berharap penyelenggaraan pemerintahan yang baik saat ini mesti diawali dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ideal dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, ujarnya.

Frans Lebu Raya menjelaskan, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP), maka BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu sebagai implementasi atas amanah tersebut, diharapkan agar BPKP selaku Auditor Presiden berkomitmen untuk terus mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking), jelas dia.

Dia berharap, hasil pengawasan dan pembinaan tersebut dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dengan pelaksanaan kegiatani ni dapat memberikan manfaat dan mampu menjadi salah satu media bagi stakeholder untuk lebih mengenal dan mengetahui keadaan keuangan dalam proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pungkas Frans Lebu Raya.(*****)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *