Terdapat 340.046 Unit Rumah Tidak Layak Huni di NTT

beritadelapanenam.com-Biro Humas Setda NTT-Berdasarkan data Tahun 2016 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT, tercantum angka kekurangan rumah, (blacklog), sebesar 90.538 unit dan blacklog dari aspek penghunian, sebanyak 2.000 unit rumah. Sedangkan angka Rumah Tidak Layak Huni, (RTLH), di NTT, berjumlah 340.046 unit.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah, (Sekda), NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, ketika membuka Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi  Program Pusat dan Daerah Bidang Penyediaan Perumahan, di Hotel Neo by Aston, Kupang, Kamis (22/3).

Dalam rapat itu, mengikutsertakan sebanyak 64 orang peserta dari lingkup Bappeda dan Dinas PUPR kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT.

Sekda Polo Maing, mengungkapkan rapat konsultasi ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Untuk itu, menurut Sekda, diperlukan koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan program yang tersinkronisasi antara pemerintah pusat juga pemerintah daerah.

Di kesempatannya, Sekda Benediktus Polo Maing, menguraikan terkait kondisi presentase kemiskinan di NTT. Salah satu kriteria kemiskinan masyarakat, jelas dia, berkaitan dengan indikator ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Jadi, untuk menurunkan prosentase kemiskinan di NTT, perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan menyediakan fasilitas perumahan yang layak. Harus berupaya menciptakan program-program yang mampu nemberikan jaminan perumahan secara berkeadilan badi setiap warga negara sesuai Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” terangnya.

Sementara, Yuda Romell, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, menyatakan rapat konsultasi yang akan berlangsung selama dua hari ini, diharapkan dapat menyatukan persepsi terkait penyediaan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah. Kata dia, sekaligus untuk menjaring dan merumuskan usulan yang nantinya dituangkan dalam program Tahun 2019 sesuai kebutuhan daerah dan disinergikan dengan program pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT, Yulia Afra, mengaku pemerintah provinsi sangat memberikan perhatian serius soal ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Sehingga melalui rapat kolsultasi, dapat merumuskan program perumahan untuk memenuhi kekurangan rumah (blacklog), di NTT.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *