Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Perencanaan APBD

Ahad, 4 February 2018 20:46 WIB                                        Penulis: Putri Anisa Yuliani

BERITA86.COM-MEDIA INDONESIA, – KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa sudah sepatutnya proses perencanaan APBD di setiap daerah dilakukan secara transparan.

Perlunya masyarakat di tiap daerah juga harus dilibatkan dalam setiap perencanaan APBD dan program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari korupsi yang dilakukan dalam hal pembahasan APBD antara kepala daerah dan anggota DPRD.

“Harusnya perencanaan APBD itu dibuat sangat transparan. Selain itu juga harus melibatkan masyarakat dalam hal perencanaannya, sehingga masyarakat bisa mengawal proses terbentuknya APBD dari awal hingga akhir,” kata Febri saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (4/2).

Febri mencontohkan adanya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang bisa dilakukan secara terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah secara luas, bisa mengurangi adanya suap menyuap antara kepala daerah dan DPRD.

Sebab masyarakat ikut terlibat di dalamnya dengan mengetahui rencana-rencana dan kebijakan yang akan diambil kepala daerah dalam satu tahun anggaran.

Sehingga jika ada ketidakcocokan dalam hal musrenbang dan APBD yang sudah disahkan, masyarakat bisa melaporkannya kepada pihak berwenang seperti KPK. Sebab bisa jadi adanya perbedaan antara hasil musrenbang dengan kebijakan yang diterapkan dalam APBD yang sudah disahkan, menjadi cikal bakal atau potensi korupsi karena adanya tarik ulur atau kompromi dari kepala daerah dan anggota dewan.

“Di daerah ada musrenbang. Itu harus dimanfaatkan agar masyarakat bisa sangat-sangat mengawal proses perencanaan, hingga menjadi APBD yang sah. Sebabnya jika untuk pemerintah pusat sendiri seperti Kementerian Dalam Negeri, hanya bisa mengawal melalui evaluasi pasca APBD tersebut disepakati oleh kepala daerah dan legislatif,” tuturnya.

Febri menuturkan, salah satu langkah lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengurangi kecurangan maupun korupsi dalam hal pembahasan APBD, ialah membuat biaya politik di Indonesia semurah-murahnya dan seminimal mungkin.

Sebabnya ia menilai proses korupsi yang terjadi antara kepala daerah dan DPRD terjadi disebabkan mahalnya biaya politik. Hal tersebut membuat banyak kepala daerah maupun anggota dewan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye dulu.

Tak hanya membalikkan modal, sering kali praktik lancung ini juga diperuntukkan untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga bisa maju kembali dalam pilkada maupun pemilu berikutnya.

“Suap menyuap seperti ini sebenarnya sudah biasa di kalangan kepala daerah dan anggota dewan. Namun baru sebagian daerah saja termasuk Jambi yang ditangkap KPK,” kata Febri.

Ia menilai biaya politik yang murah harus dijadikan sistem serta tren di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi mencari uang dalam hal memilih kepala daerah, tetapi mencari kualitas mumpuni dari masing-masing calon kepala daerah maupun anggota legislatif. (OL-4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *