KPK Benarkan Banyak Wilayah Lakukan Uang Ketok

Ahad, 4 February 2018 20:20 WIB                                                                             Penulis: Dero Iqbal Mahendra

BERITA86.COM-MEDIA INDONESIA, POLA modus operandi uang ketok bagi DPRD dari pemerintah daerah nyatanya bukan hanya terjadi di Jambi semata. Pola serupa juga terjadi di berbagai daerah lainnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/2).

“Analisis KPK dari potongan-potongan informasi yang diperoleh menunjukkan di banyak tempat (memang) seperti itu,” ujar Saut.

Meski begitu Saut menganggap bahwa analisis tersebut bisa saja salah, sebab KPK belum dapat menggeret semua pelaku ke pengadilan. Oleh sebab itu KPK perlu bekerja keras baik dalam penindakan maupun pencegahan agar hal tersebut tidak berulang.

Dalam kesempatan yang berbeda Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ada tiga kewenangan DPRD yakni pengesahan anggaran, pengawasan dan juga legislasi. Selama ini pihak KPK paling sering menangani terkait dengan penganggaran dan juga pengawasan.

“Jadi tiga kewenangan ini yang rentan disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” terang Febri.

Febri menjelaskan untuk mengatasi problem uang ketok tersebut, dibutuhkan keseriusan dua pihak yakni dari kepala daerah dan juga DPRD. Bahkan jika memang kepala daerah menolak memberikan uang ketok untuk pengesahan anggaran secara hukum, terdapat jalan keluar dengan berlakunya APBD sebelumnya.

Bahkan jika memang nantinya persoalan uang ketok tersebut diketahui publik, tentu masyarakat akan marah. Hal tersebut kelak harus dijelaskan oleh kepala daerahnya bila memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu hal yang terpenting lainnya adalah dari sisi pemerintah daerah itu sendiri, yang jangan melakukan pengumpulan uang dari pelayanan publik di daerahnya.

“Di bawah diperas, kemudian uangnya digunakan untuk menyuap ke atasan untuk mengisi jabatan tertentu. Kemudian uangnya kemudian digunakan untuk kepentingan lain yang tentu lebih buruk risikonya,” terang Febri.

Secara kuatitatif Febri mengungkapkan tidak bisa menyebutkan secara pasti. Meski KPK yakin secara jumlah sudah cukup banyak kasus yang ditangani KPK, terkait dengan uang ketok tersebut di setiap tahunnya. Misalnya di Sumatra Utara, Riau dan juga Jambi.

Bahkan di Sumatra Utara modus uang ketok sudah terjadi sejak 2012 terkait laporan pertanggung jawaban. Kemudian 2013 dan 2014 terkait APBD dan 2015 terkait pencegahan hak interpletasi DPRD.

Oleh sebab itu KPK menetapkan wilayah Sumatra Utara sebagai salah satu wilayah merah yang menjadi prioritas baik pencegahan maupun penindakan.

Meski begitu Febri menjelaskan upaya pencegahan masih bersifat sukarela dan tidak bisa dipaksakan. Misalnya saja pencegahan KPK dalam hal kasus KTP-e, kasus haji, KPK telah menemukan sejumlah persoalan dan memberikan rekomendasi namun akhirnya tidak di laksanakan.

“Kita temukan (kelemahan) dan sudah diberikan rekomendasi. Bila tidak diikuti dan ketika terjadi penyimpangan, kita tangani melalui penindakan,” pungkas Febri. (OL-4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *