Pasal Penghinaan Presiden Khianati Putusan MK

Sabtu, 3 February 2018 15:29 WIB                                    Penulis: Richaldo Y.Hariandja

Berita86.com-Media Indonesia, Jakarta, —MASUKNYA pasal penghinaan Presiden ke dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pasal sejenis dalam KUHP yang sekarang inskonstitusional lewat putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Jika diteruskan, ajang uji materi di Mahkamah Konstitusi hanya dianggap main-main dan kehilangan makna.

“Karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” ucap Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi yang bertajuk ‘RKUHP Ancam Demokrasi?’ di Jakarta, Sabtu (3/2).

Selama ini, lanjut dia, kecenderungan untuk menyisipkan kembali pasal-pasal yangsudah diputus inkonstitusional dalam Unadng-undang baru kerap dilakukan oleh legislator. Oleh karena itu, dirinya meminta agar hal serupa tidak dilakukan terhadap Pasal ini.

“Putusan MK enggak bisa dimain-mainkan, enggak bisa dicoba-coba lagi, secara esensi tugas MK adalah menjaga konstitusi, makanya dia bilang dengan tegas norma mana yang inkonstitusional,” terang dia.

Lagipula, lanjut dia, salah satu pertimbangan MK dalam memutus pasal tersebut inkonstitusional ialah usangnya pemahaman Presiden dan Wakil Presiden sebagai Simbol Negara. Hal itu, tidak cocok lagi di dalam negara demokrasi.

MK dikatakan dia membandingkan pasal tersebut dengan pasal pemakzulan Presiden di dalam konstitusi.

“Nah buktinya konstitusi itu ada tuh pasal pemakzulan, Presiden bisa diturunin, jadi dia tidak maha suci dia tidak mewakili negara dan sebagainya gitu, jadi sudah tidak tepat, sudah kuno untuk menyatakan bahwa Preesiden itu simbol negara,” imbuh dia.

Presiden dalam negara demokrasi modern dikatakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tersebut sebagai kepala negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Posisi presiden yang bisa diganti dalam lima tahun sekali tersebut menjadi alasan tidak tepatnya simbol negara disematkan kepada sosok yang berganti-ganti tersebut.

Lagipula, di negara demokratis manapun tidak ada yang menjadikan presiden sebagai simbol negara.

“Biasanya dipakai di Monarki konstitusional, setahu saya yang masih ketat itu Thailand. Lainnya Inggris, Denmark, Spanyol dan Belanda itu tidak dipakai lagi karena itu dianggap tidak demokratis,” tukas dia.

Hal senada disampaikan Pakar Hukum Pidana Hery Firmansyah Yasin yang turut hadir dalam kesempatan yang sama. Selain diminta untuk mengikuti putusan MK sebelumnya, dirinya juga mengingatkan DPR untuk memandang kritikan sebagai satu bagian demokrasi.

“ketika seorang pejabat publik diangkat oleh masyarakat, dan ketika dikritik, itu jadi paket komplit, pejabat publik harus siap dikritik. kita harus lihat mana yang terkait dengan kritik mana yang terkait penghinaan,” terang Hery.

Dirinya meminta agar produk RKUHP ini bukanlah produk politik. Untuk itu DPR diminta untuk berhati-hati dan memperhatikan agar produk RKUHP dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau bicara hukum itu adalah produk politik, saya tidak ingin hal ini dijadikan alasan pembenar bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat luas,” terang dia.

Sementara Bivitri menilai wajar perumusan RKUHP dilakukan oleh politikus yang bukan merupakan pakar hukum.

“Karena memang sistemnya seperti itu, makanya harus hati-hati, jangan buru-buru, mending dihentikan atau di-pending sampai ada metode penyusunan tepat dan akomodir kepentingan semua pihak,” terang dia. (OL-6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *