Kontras: MoU Polri dan TNI Soal Harkamtibmas Menyalahi UU

Sabtu, 3 February 2018 14:35 WIB                                                                                             Penulis: Golda Eksa

Berita86.com-Media Indonesia, Jakarta, — NOTA kesepahaman Polri dan TNI Nomor B/2/2018 tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dinilai menyalahi UU. Ketentuan itu juga menjadi cermin lemahnya kontrol otoritas sipil terhadap alat negara.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani, mengatakan memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 23 Januari silam merupakan kemunduran signifikan dalam agenda reformasi sektor keamanan, kualitas demokrasi, dan HAM.

“Ruang lingkup yang diatur dalam MoU ini bersifat tumpang tindih, meluas (excessive), dan menerabas aturan hukum,” ujar Yati melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/2).

Tugas perbantuan TNI seperti yang tertuang di Pasal 2 MoU Harkamtibmas, yaitu menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; menghadapi kerusuhan massa; menangani konflik sosial; mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan; serta situasi lain yang memerlukan bantuan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, MoU tersebut justru kembali membuka tumpang tindih tugas TNI dan Polri dengan memberi jalan terbuka bagi militer melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan itu juga tidak mematuhi prasyarat Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 tentang TNI, yakni pelibatan dan perbantuan TNI dalam kerangka operasi militer selain perang (OMSP) hanya boleh dilakukan apabila ada keputusan politik negara.

“TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang harus tunduk pada kebijakan politik negara. Dalam hal ini MoU bukan keputusan politik dan juga bukan UU, sehingga perbantuan militer dalam OMSP yang hanya berdasarkan kesepakatan Panglima TNI dan Polri adalah menyalahi UU.”

Ia mengemukakan, pemisahan TNI dan Polri serta pembagian peran kedua institusi adalah mandat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR No VI dan VII Tahun 2000. Ketetapan itu dikeluarkan untuk memberikan demarkasi dan mencegah TNI kembali masuk dalam ranah sipil dan politik seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Nota kesepahaman tersebut juga tidak memiliki alasan pembenar (justifikasi), termasuk tidak jelas situasi darurat apa yang membuat Polri meminta bantuan TNI dalam menjalankan tugas pokoknya. Hal ini semakin menegaskan Korps Bhayangkara tidak siap dan tidak percaya diri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Yati menambahkan, secara hukum MoU Perbantuan TNI tidak bisa digunakan sebagai acuan utama operasional lantaran masih menyimpan tiga persoalan utama. Pertama, MoU bukanlah landasan hukum yang menjadi acuan dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, pembuatan MoU ini menyalahi UU TNI karena diinisiasi serta ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri. Ketentuan itu dilakukan bukan atas dasar keputusan politik Presiden selaku panglima tertinggi kedua institusi tersebut serta representasi otoritas sipil.

“Ketiga, materi muatan dalam MoU belum menyentuh kepada mekanisme insiasi tugas perbantuan yang seharusnya melibatkan keputusan otoritas sipil baik tingkat pusat maupun daerah,” terang dia.

Di sisi lain, MoU itu terbukti tumpang tindih dengan tiga UU, seperti UU 2/2002 tentang Polri, UU 34/2004 tentang TNI, dan UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Ketiga UU itu juga tidak memberikan penjelasan dan ruang diskresi atas Polri dan TNI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan tugas perbantuan melalui panduan setingkat MoU.

Kontras, imbuh Yati, berharap Presiden Joko Widodo dan DPR sebagai otoritas representasi kontrol sipil segera mengevaluasi MoU tersebut. Pemerintah pun diingatkan untuk segera membentuk UU Perbantuan TNI yang mengatur secara jelas kewenangan TNI dalam OMSP di banyak bidang, semisal operasi kontra terorisme hingga perbantuan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Hal ini menjadi teramat penting mengingat kondisi di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri dalam menjalankan kewenangannya, apalagi hingga hari ini masih menyisakan ruang akuntabilitas yang lemah,” katanya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Mohammad Sabrar Fadhillah menepis asumsi yang menyatakan MoU Perbantuan TNI menyalahi regulasi yang berlaku. Ia menegaskan pelaksanaan tugas perbantuan militer pada prinsipnya tetap berjalan seusai koridor hukum.

“Bahwa MoU itu meneruskan yang terdahulu, yang sudah habis atau berakhir pada 2018. MoU itu merupakan bagian dari tugas TNI sesuai OMSP sesuai UU 34/2004 (TNI), yaitu tugas perbantuan TNI di antaranya kepada Polri,” ujar dia.

Mantan Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro, itu memastikan TNI yang dilibatkan dalam harkamtibmas tetap mengedepankan tindakan polisionil. Menurutnya, MoU tersebut merupakan landasan untuk hal-hal yang lebih teknis dalam kerja sama perbantuan yang diberikan TNI kepada Polri.

“Pada dasarnya MoU ini adalah untuk tindakan pencegahan terhadap kerugian yang lebih besar dan sebagai tindakan antisipatif preventif. Oleh karena itu sebaiknya janganlah orang menduga-duga (pelibatan TNI) yang tak berdasar,” katanya.

Senada disampaikan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi. Ia menilai MoU itu hanya menegaskan UU 34/2004 dan UU 7/2012 yang sejauh ini belum ada UU Perbantuan mengenai OMSP.

“Makanya untuk menutup celah legal itu posisinya kemudian digantikan dengan MoU. Ini supaya menjadi rujukan teknis dari masing-masing aparat di lapangan, kapan mereka terlibat dan kapan tidak. Namanya juga perbantuan, kan diminta, seperti perbantuan TNI yang diminta pemerintah daerah dengan pengajuan surat,” tandasnya. (OL-6)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *