Pengembangan Pariwisata Terhambat Perizinan

Selasa, 30 January 2018 23:01 WIB

Penulis: (Tes/E-2)

berita86.com-Media Indonesia, Jakarta- DENGAN pesona alamnya yang indah, Indonesia berpotensi mengembangkan industri pariwisata. Namun, hal itu kerap terhambat masalah perizinan yang lamban sehingga menekan minat investor mengembangkan sektor tersebut. “Yang paling banyak meme-ngaruhi (perkembangan pariwisata) itu ialah regulasi, seperti pembebasan visa. Demikian juga di investasi, itu regulasi lagi. ­Akhirnya karena kebutuhan itu kita harus membentuk unit khusus yang mengurusi regulasi,” tutur Menteri Pariwisata Arief Yahya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Arief, upaya yang dilakukan pemerintah pusat kerap tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Misalnya saja dalam hal transformasi perizinan yang masih sulit dilaksanakan di sejumlah wilayah. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata justru lebih optimal di area kawasan ekonomi khusus (KEK) lantaran perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (one stop service). “Jadi di area tertentu, misalnya KEK Tanjung Lesung, Banten, di situ berlaku regulasi yang one stop service sehingga mempermudah (perizinan). Kalau di KEK kan ada perwakilan dinas menjadi satu, jadi tidak dilempar-lempar. Kita buka-bukaan saja, investor semuanya mengeluh karena lama waktunya dan seolah dilempar sana-sini,” imbuh Arief.

Rumitnya perizinan masih tecermin dari indikator memulai usaha (starting business) dalam tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) 2018 yang berada di level 144 dari total 190 negara. Arief mengungkapkan, agar perizinan di sektor pariwisata kian ringkas, pihaknya mendorong pengembangan 10 KEK baru. “Karena saya sadar betul kalau tidak (melalui) KEK, permasalahan perizinan akan terjadi lagi,” cetusnya. (Tes/E-2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *